Internet ‘Talamburang’ Untuk Rakyat

KPU-USO-Pemerintah

Beberapa hari lalu, saya mengikuti sosialisasi Program Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau universal service obligation(USO) sebuah program mencerdaskan masyarakat lewat teknologi dengan program2 utamanya desa berdering dari KEMENINFO berupa Desa Berdering (penyediaan telepon bagi warga desa), Desa Pinter (Desa Internet), PLIK (pusat internet kecamatan) Mplik (mobil Internet), dan juga hotspot gratis bagi masyarakat di Maluku. Dengan menghadirkan beberapa narasumber dari pusat yang diwakili BP3TI dan juga para penanggung jawab/kontraktor dari masing2 program yg sudah berjalan itu, aku ga terlalu paham mengenai sosialisasi ini namun terlihat hanyalah seperti penjelasan program kerja dan progres kerja yg telah dilaksakan oleh masing2 kontraktor.

Yang menarik bagi saya adalah sesi pertanyaan, dimana acara sosialisai yg di hadiri oleh berbagai kalangan dari pemerintah, LSM, siswa sekolah, sampai ke kepala desa2. Pada pertanyaan2 dari kalangan pemerintah lebih banyak bersifat protes/gugatan yg bagi saya ga terlalu penting karena lebih banyak berkisar pada pembagian pertanggung jawaban pusat dan daerah yg meski sudah ada Otonomi Khusus namun tetap begitu-begitu saja. Apalagi Program yang digalang Kemeninfo ini benar2 terpusat sehingga daerah cuma tau melihat tapi tidak punya kemampuan apa2 untuk mengontrol apalagi menindak program-program yang tidak jalan, mungkin mandul daerah di program ini. Namun ada satu pertanyaan menarik dari salah seorang siswa SMU yg bagi saya lebih penting dari semua pertanyaan elitis dari sekian banyak peserta yg hadir.

Bagaimana konsep desa pinter yg sedang di buat itu” hal ini yg tidak terjawab sepertinya, jawaban yang ada cuma berupa teknis syarat-syarat sebuah desa terpilih mengaplikasikan Program Desa Pinter seperti sudah tersedia program Desa Berdering. Karena seperti yg saya saksikan dari tiga program pemerintah yg di tawarkan bagi saya cuman konsep desa berdering alias penyediaan telepon yg masih wagu bagi saya. Di saat semua orang beralih ke handphone pemerintah masih menawarkan telepon umum yg dimana2 sudah ditinggalin padahal mungkin saja warga desa masih lebih membutuhkan pembangunan tower untuk penguatan sinyal di kampung dari pada bilik-bilik telepon yang malah lebih banyak tidak bisa di gunakan. Balik lagi ke konsep Desa Pinter, disini saya melihat ada sebuah kesenjangan yg entah bagimana tidak di hitung oleh pemerintah ketika menyiapkan program KPU/USO. Trend berpikir “pembangunan fisik” adalah segalanya masih berlangsung, ketika ratusan miliar di habiskan untuk membangun infrastruktur pusat-pusat teknologi yg diharapkan bisa membuat warga langsung pintar dengan alasan sudah ada internet dan warga harus bisa menggunakan serta otomatis pintar jadi terdengar menggelikan. Saya heran, dengan ratusan miliar bahkan sampai trilyunan yg dihabiskan untuk membangun infrastruktur2 mahal tersebut namun kenapa tidak ada dana ratusan miliar untuk “pendidikan” bagi pengunaan infrastruktur tersebut?.

Bisa dikatakan ini sama dengan memberikan minyak kepada anak kecil dan berharap agar dia bisa memasak nasi dan lauk pauknya untuk kebutuhan dirinya sendiri, pada satu sisi infrastruktur yg tidak didukung dengan kesiapan masyarakat menggunakannya berakibat mubazir dan sia-sia segalanya bagi setiap perangkat yang di sediakan. Salah satu contoh adalah PLIK atau pusat internet kecamatan, dulu ketika pembangunan PLIK di hampir seluruh kecamatan di Maluku mulai dilaksanakan, saya sangat berharap banyak akan diikuti dengan program pengembangan/pendidikannya, namun berjalan beberapa lama, saya bisa langsung memperkirakan bahwa program ini akan sangat merugikan bagi pemerintah sekaligus tidak membawa manfaat besar bagi warga di kecamatan-kecamatan yg terpasang (meski ada sebagian yg bisa berjalan dengan tersendat-sendat, namun sebagian besar menjadi barang rongsokan) persoalan pertama sebenernya sudah bisa di perkirakan dari awal.
Kesiapan Masyarakat. Mengikuti apa yg di inginkan pemerintah yg terlihat sekedar mencapai program kerja dengan mengejar foto-foto saat pemasangan setiap infrastuktur namun melupakan proses penggunaan bagi masyarakat.
Penggunaan open source linux di tiap komputer. bagi sebagian orang di kota-kota besar/yg terbiasa dengan opensource hal ini bukan masalah besar, tapi bayangkan dimana masyarakat yg sebagian kecil hanya bisa mengetahui bentuk komputer dari pajangan2 di toko atau milik orang lain. atau sebagian orang yg sudah memiliki laptop/komputer dan sedang belajar menggunakannya (dan jelas ini menggunakan windows) maka tanpa training atau pelatihan yg baik hasilnya sama saja.
Proses yg tidak selesai. ini berhubungan dengan penyedia infrastruktur yg jelas mereka tidak bisa disalahkan sih, persoalannya mereka cuma sebagai pemasang/instalasi dari infrastruktur, persoalan apakah warga bisa atau tidak mereka tidak terlalu memusingkan itu.

Konsep Desa Pinter dengan menghadirkan teknologi bagi warga desa adalah sebuah pemikiran salah kaprah, ketika SDM yg tidak siap dipaksa untuk menggunakan teknologi dengan berharap mereka mampu belajar sendiri dan memanfaatkan apa yg sudah dikasih pemerintah, yah sama saja bohong. Bukan karena Jangan heran kalo sampai sekarang banyak PLIK dan MPLIK disini tidak berjalan maksimal karena mereka sendiri tidak paham dan tidak tau kemana harus bertanya, ketika mereka menghubungi Dinas Infokom di daerah, Dinas infokom sendiri merasa tidak tau dengan persoalan mereka, maka mau tidak mau persoalan dari warga berhenti disitu tanpa tindak lanjut.

Adalah sangat bijaksana ketika pemerintah selain membangun juga menerapkan konsep desa cerdas itu dalam hal yg riil, pembangunan proyek bernilai puluhan/ratusan juta di setiap kecamatan dengan kerjasama dari dinas2 terkait bisa saja sekaligus melibatkan dinas pendidikan untuk melakukan pendidikan di sekolah atau pada warga langsung, jelasnya pasti harus ada dana khusus, taruhlah selama satu minggu melakukan pelatihan teknologi bagi tim inti di setiap kecamatan, kemudian di lanjutkan dengan pelatihan menerapkan manfaat teknologi ke dalam kehidupan warga sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing. disertai dengan kontrol selama 4 tahun sesuai dengan kontrak penerapan KPU/USO ini . Kalo itu bisa dilaksanakan saya yakin maka apa yg dibangun oleh pemerintah akan sangat bermanfaat bagi warga dimanapun mereka berada.

Saya masih ingat ketika kemarin main2 ke salah satu daerah di maluku sempat saya mampir ke sebuah warnet dengan harga mainnya 2000/10menit alias 12 ribu perjam, dimana banyak sekali anak sekolah yg diantar oleh orang tuanya untuk mencari tugas sekolah mereka sekaligu cetak sekian banyak lembar tugas di warnet itu. Saya yakin, di antara anak2 yg main di warnet itu jelasnya orang tua mereka masih mampu untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya itu lalu bagaimana dengan anak2 yg kurang mampu, sedang beberapa ratus meter dari warnet tersebut ada sebuah dinas terkait dimana sebuah papan nama PLIK tertera di depannya namun pada saat saya main kesana, komputer2 PLIk yg harusnya ditujukan buat warga malah berada pada lantai 2 dan digunakan oleh pegawai2 situ saja. :|

Jadi kalo menteri informatika Bapak Tifatul yg terhormat mengatakan bahwa sekian banyak infrastruktur internet telah dibangun di seluruh Indonesia saya wajib mengucapkan selamat kepada beliau dan pemerintah indonesia, namun ketika berbicara manfaatnya oleh warga eit… jangan dulu. masih banyak PR yg belum beliau selesaikan, namun apalah daya, itu jabatan tinggal beberapa bulan lagi dan jelas mungkin beliau udah ga mikir2 soal itu, apalagi bapak Menteri Pendidikan maupun bapak menteri urusan rakyat lainnya.

Namun. Sepengatahuan saya, program-program pemerintah ini berjalan selama 4 tahun yg pada tahap selanjutnya akan dihibahkan kepada warga/tempat dimana sekarang program atau peralatan itu ada. Bagaimana memanfaatkan dan mendukung program ini meski kita tidak terlibat didalamnya? Mungkin salah satu cara paling gampang adalah ikut mengawasi setiap titik penempatan dari program USO itu, bisa sendiri tapi lebih bagus lagi kalo ada komunitasnya. Jika terdapat ketidak beresan seperti setiap infrastruktur tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bisa saja langsung melaporkan kepada pihak kontraktor, karena setau saya, jikapun dilaporkan kepada dinas infokom setempat hal itu tidak ada efeknya sama sekali karena dinas terkait dibawah tidak punya tanggung jawab langsung, selama 4 tahun kontraktor lah pengelola dari tiap infrastruktur yg dibangun, dengan melaporkan ke mereka setidaknya bisa di tangani atau jika lama maka bisa di komplain semakin banyak yg ikut memperhatikan/mengawasi akan semakin baik lagi.

Kontraktor-kontraktor yang menangani KPU/USO ini kalo ga salah, BP3TI untuk wifi, RADNET untuk MPLIK, lintasartha untuk PLIK, dan desa berdering ini saya lupa, *lagi malas googling* nanti kalo saya bisa baru saya googling dan coba update kesini sapa tau ada banyak orang yang ingin membantu/protest kepada pemerintah dari pada nyinyir saja di twitter dengan mention Bapak Tifatul :) ) btw psttttt. entah aku lupa baca dimana, namun program KPU/USO ini termasuk salah satu program seratus hari kerja pak mbeye lho, entah di periode mana. Namun seperti biasa entah seratus kerja di awal naik jabatan atau seratus kerja di akhir jabatan -_-’

<p>Aba dari Nadi, pecinta senja, jalan-jalan.</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *